Partai Liberal Australia Ubah Cara Penggantian Perdana Menteri
"Kami mengerti rasa frustrasi tersebut, kami mengerti kekecewaan tersebut, kami mengakui dan mengambil tanggung jawab." kata Morrison.
"Mereka muak dengan hal ini dan itu harus dihentikan dan itulah kami menerapkan aturan tersebut."
PM Scott Morrison mengatakan mayoritas dua pertiga itu 'jarang sekali bisa terpenuhi', yang berarti perubahan ini akan memastikan pemimpin Partai Liberal ketika menjadi Perdana Menteri akan menjalani jabatan sampai pemilu berikutnya.
"Saya akan tetap menjadi PM dan terus bertugas sebagai PM, menerapkan rencana kami bagi ekonomi yang lebih kuat yang bisa dipercayai oleh warga Australia." kata Morrison.
Usulan peruibahan ini disusun berdasarkan konsultasi dengan mantan perdana menteri John Howard dan didukung oleh (mantan PM) Tony Abbott dan (mantan Menlu dan Wakil Ketua Partai) Julie Bishop, yang keduanya pernah dijatuhkan dalam pemilihan ketua dan wakil partai.
Partai besar lain, Partai Buruh yang sekarang menjadi oposisi juga sudah memiliki peraturan serupa yang diusulkan oleh mantan PM Kevin Rudd.
Partai Buruh juga menerapkan aturan adanya 75 persen suara mayoritas untuk mengganti Perdana Menteri dan 60 persen suara mayoritas untuk mengganti ketua ketika mereka berada di pihak oposisi.
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dunia Hari Ini: Menang Pilpres, Donald Trump Lolos dari Jerat Hukum
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata
- Upaya Bantu Petani Indonesia Atasi Perubahan Iklim Mendapat Penghargaan
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Dunia Hari Ini: Warga Thailand yang Dituduh Bunuh 14 Orang Dijatuhi Dihukum Mati