Partai Liberal Australia Ubah Cara Penggantian Perdana Menteri

"Kami mengerti rasa frustrasi tersebut, kami mengerti kekecewaan tersebut, kami mengakui dan mengambil tanggung jawab." kata Morrison.
"Mereka muak dengan hal ini dan itu harus dihentikan dan itulah kami menerapkan aturan tersebut."
PM Scott Morrison mengatakan mayoritas dua pertiga itu 'jarang sekali bisa terpenuhi', yang berarti perubahan ini akan memastikan pemimpin Partai Liberal ketika menjadi Perdana Menteri akan menjalani jabatan sampai pemilu berikutnya.
"Saya akan tetap menjadi PM dan terus bertugas sebagai PM, menerapkan rencana kami bagi ekonomi yang lebih kuat yang bisa dipercayai oleh warga Australia." kata Morrison.
Usulan peruibahan ini disusun berdasarkan konsultasi dengan mantan perdana menteri John Howard dan didukung oleh (mantan PM) Tony Abbott dan (mantan Menlu dan Wakil Ketua Partai) Julie Bishop, yang keduanya pernah dijatuhkan dalam pemilihan ketua dan wakil partai.
Partai besar lain, Partai Buruh yang sekarang menjadi oposisi juga sudah memiliki peraturan serupa yang diusulkan oleh mantan PM Kevin Rudd.
Partai Buruh juga menerapkan aturan adanya 75 persen suara mayoritas untuk mengganti Perdana Menteri dan 60 persen suara mayoritas untuk mengganti ketua ketika mereka berada di pihak oposisi.
- Sulitnya Beli Rumah Bagi Anak Muda Jadi Salah Satu Topik di Pemilu Australia
- Rusia Menanggapi Klaim Upayanya Mengakses Pangkalan Militer di Indonesia
- Dunia Hari Ini: Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam
- Rusia Mengincar Pangkalan Udara di Indonesia, Begini Reaksi Australia
- Dunia Hari Ini: Katy Perry Ikut Misi Luar Angkasa yang Semua Awaknya Perempuan
- Dunia Hari Ini: Demi Bunuh Trump, Remaja di Amerika Habisi Kedua Orang Tuanya