Partai Lokal Papua Butuh Payung Hukum

“Kita tidak mungkin memunculkan Perdasus tentang partai lokal karena tidak apa payung hukumnya, ini yang membuat kita kesulitan, karena itu sangat penting kita semua mendorong untuk dilakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus, “terangnya.

MRPB, lanjut Yumte sudah berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai kemungkinan dilakukannya revisi terhadap pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus. Dan hasilnya,  Kemendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah telah memberi signal positif terkait usulan tersebut.(lm)