Partai Minta Duit untuk Saksi, Perludem: Itu Tidak Wajar!

jpnn.com, JAKARTA - Partai politik mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daearah. Mereka berkilah uang itu diperlukan untuk membayar saksi TPS.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar.

"Meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi dalam diskusi 'Wajah Politik Pilkada 2018' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Titi khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

"Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa," katanya.

Menurut dia, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan semua tentu tidak enjoy dengan biaya saksi yang besar. "Tapi, saksi diperlukan, dan perlu biaya," katanya di kesempatan tersebut.

Menurut dia, jika uang yang disiapkan untuk saksi dipergunakan benar-benar buat membiayai maka itu tidak masalah. "Kecuali uang saksi lalu disimpangkan untuk yang lain," tegasnya. (Boy/jpnn)