Partai Pendukung Jokowi Tak Sejalan dengan Pemerintah, Mendagri Pasrah
![Partai Pendukung Jokowi Tak Sejalan dengan Pemerintah, Mendagri Pasrah](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/01/03/db4339b170c87fbc4b17a48b89e4aa49.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mulai pasrah atas sikap sejumlah partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak sejalan dengan sikap pemerintah soal presidential threshold (PT) di Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Menurutnya, pemerintah tak bisa memaksa partai-partai pendukungnya untuk terus sejalan. Bahkan, pemerintah juga memastikan tak ada sanksi bagi partai politik yang berseberangan dengan pemerintah soal RUU Pemilu.
“Kalau tidak mau mengikuti keinginan pemerintah, ya mau bagaimana lagi? Mau dipaksa?" ujar Tjahjo di kompleks Istana Negara, Senin (17/7).
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu justru tertawa saat disinggung konsekuensi politik bagi partai anggota koalisi pendukung Jokowi yang nyata-nyata tidak mendukung sikap pemerintah soal RUU Pemilu. Sebab, memang tak ada aturan soal itu.
"Ya gak ada hukum. Undang-undangnya gak ada kok," tuturnua sembari tertawa.(fat/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mulai pasrah atas sikap sejumlah partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak sejalan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- Yusril: Kemungkinan MK Juga Batalkan Parliamentary Threshold
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?