Partai Republik Jegal Kebijakan Trump

jpnn.com, WASHINGTON - Langkah politik Senat AS ini terbilang langka. Mereka mengeluarkan amandemen yang menolak keputusan pemerintah untuk menarik tentara dari Syria dan Afghanistan. Keputusan senat tersebut cukup ''aneh'' karena lembaga itu dikuasai Partai Republik, penyokong utama Donald Trump.

Menurut Associated Press, amandemen tersebut lolos setelah memperoleh suara dari 70 senator. Hanya 26 anggota yang menolak proposal yang diajukan Mitch McConnell, pemimpin mayoritas di senat.

Dalam pemungutan suara kedua terkait kebijakan militer Trump di Syria dan Afghanistan, senat sudah menegaskan posisi mereka.

''Saat keamanan dan kepentingan negara terancam, upaya AS tak boleh hanya lewat diplomasi. Namun, negara harus terlibat langsung dengan sumber masalah,'' tegas McConnell sebelum pemungutan suara dimulai.

Mosi tersebut menegaskan bahwa ancaman ISIS di Syria dan Al Qaidah di Afghanistan masih belum hilang. Lembaga legislatif itu pun memperingatkan bahwa penarikan personel militer dari dua negara tersebut bisa memicu ketidakstabilan regional. Hal itu akan dimanfaatkan lawan AS, terutama Rusia dan Iran.

''Ini bukan lagi soal permainan politik. Saya sejak awal sudah keberatan dengan keputusan tersebut dan tak akan bosan menyatakan itu kembali,'' ujar Marco Rubio, senator dari Partai Republik.

Itu adalah salah satu dari sedikit langkah Senat AS yang bertentangan dengan Presiden AS Donald Trump. Selama ini Partai Republik yang memegang suara mayoritas terus berpihak dengan rekan sejawatnya. Saat shutdown terjadi, McConnell berkali-kali menolak proposal dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Demokrat.

Suara Republik, partai berlambang gajah, itu memang terbelah. Senator Rand Paul dan beberapa anggota Republik lainnya menolak amandemen tersebut. ''Kita (militer AS) sudah berada di sana (Afghanistan) selama 17 tahun. Memanggil keputusan itu prematur sangat tak masuk akal,'' tandas Paul.