Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi Belum Optimal, Setara Institute Gelar Workshop di Sulsel

Kedua, pemerintah memastikan tersedianya akses dan prasarana yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam momen Pilkada 2024.
Ketiga, pemerintah berkomitmen memperkuat pendidikan, pemahaman, dan perspektif tentang kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, pemerintahan, dan institusi lainnya.
Keempat, pemerintah berkomitmen menghapus kebijakan diskriminatif yang membatasi hak-hak kelompok rentan.
Adapun rekomendasi yang diusulkan oleh peserta workshop dalam rancangan kertas kebijakan tersebut, kata Nasrum, juga dimaksudkan sebagai bahan untuk disampaikan secara langsung kepada para calon gubernur Sulsel saat pelaksanaan Tudang Sipulung.
"Dengan demikian, isu-isu tentang kelompok rentan tidak hanya diperbincangkan dalam ruang publik, namun juga menjadi isu yang didengar dan dipertimbangkan oleh para calon gubernur sebagai isu yang akan diintegrasikan dalam program perencanaan daerah ketika calon gubernur itu terpilih," pungkasnya.(ray/jpnn)
Ruang yang menjembatani aspirasi kelompok rentan kepada negara masih sempit & terbatas, sehingga aspirasi kebutuhan mereka belum tersalurkan dengan baik.
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean
- Aparat Tembak Aparat, Hendardi: Negara Harus Tegakkan Supremasi Hukum
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD
- Seskab Teddy Naik Pangkat, SETARA Singgung Potensi Kecemburuan Pamen TNI
- TNI Perlu Ungkap Alasan Menaikkan Pangkat Teddy, Biar Tak Disangka Memuat Unsur Politik
- Setara Institute: Inklusi Sosial Bisa jadi Mantra Pembangunan yang Dapat Mendorong Keadilan
- BHR Outlook 2025, SETARA Institute Identifikasi 10 Isu Prioritas Bisnis & HAM di Indonesia