Partisipasi Masyarakat Kunci Perbaikan Pelayanan Publik
jpnn.com, JAKARTA - Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan public agar semakin berkualitas.
Termasuk dengan memperkokoh penerapan e-government pada setiap bidang penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan adanya kontrol dan partisipasi, masyarakat dapat mengakses dengan mudah data yang terkait dengan kepentingan publik, karena adanya keterbukaan data.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Asman Abnur yang diwakili Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada pembukaan seminar internasional dan pameran inovasi pelayanan publik berbasis data terbuka di kantor Kementerian PANRB, Rabu (22/03).
Dikatakan, ada dua pesan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas Menteri Asman Abnur.
Yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, dan Penerapan e-government, terutama e-budgeting.
Hal ini agar penggunaan anggaran lebih transparan dan akuntabel, dapat dikontrol oleh semua pihak, serta terhindar dari berbagai penyimpangan.
“Open data dan open government selaras dengan dua pesan Presiden tersebut, karena ada kesamaan prinsip yang melandasinya, yaitu partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas yang mendorong kontrol dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Pengawasan dan partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam memacu pelayanan public agar semakin berkualitas.
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Rapat Uji Coba SIOLA dan SILENTIK BRIN untuk Optimalkan Pelayanan Publik
- Layanan Terbaik Pengelola Zakat, Raih Penghargaan Tertinggi Ombudsman
- Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Pentingnya Konsistensi Kepala Daerah Berinovasi
- Wamendagri Ribka Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inovasi Pemerintahan
- Kinerja Pelayanan Publik Pemda di Jateng Oke, Ombudsman Beri Apresiasi
- Pemerintah Daerah Diminta Mempermudah Pelayanan Lewat Cara ini