Pasal Makar Perlu Direvisi

Ia mencontohkan, seperti kasus Buchtar Tabuni, Sebbi Sambom, Philep Karma dan beberapa tersangka lainnya yang hanya menggelar ujuk rasa dengan membawa spanduk yang bertulisakan protes yang sifatnya aspirasi hak politik, langsung dikenakan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal makar, padahal mereka sedang menyampaikan aspirasi politik.

"Penyidik maupun jaksa perlu mencermati lagi apa isi pasal makar yang tercantum dalam KUHP karena pasal makar yang tercantum tersebut merupakan bawaan dari hukum belanda yang dipakai pada saat menjajah di Indonesia. Pasal makar waktu itu hanya dikenakan bagi para pejuang yang melakukan aksi melawan penjajah," katanya.

Setiap putusan hukuman makar ini juga selalu menunggu amar putusan dari Kejaksaan Agung, padahal Kejaksaan Agung tidak tahu menahu apa sebenarnya yang disampaikan oleh para tersangka ini yang terkait dengan apsirasi hak politik mereka.

Dalam diktum (a) Undang-udanng no. 9 tahun 1998 disebutkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 dan deklarasi universal  hak asasi manusia.