Pasangan ESJA Resmi Gugat Hasil Pilgub Sumut ke MK
Rabu, 20 Maret 2013 – 13:01 WIB

Pasangan ESJA Resmi Gugat Hasil Pilgub Sumut ke MK
JAKARTA – Pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Effendi MS Simbolon-Djumiran Abdi (ESJA), secara resmi mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pemilihan Gubernur Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/3). Demi terkabulnya gugatan, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu membawa 3.219 barang bukti pelanggaran yang diangkut menggunakan 3 buah mobil colt diesel.
Gugatan itu didaftarkan di MK, langsung oleh Effendi dan Djumiran. “Kami melakukan ini karena begitu banyak bukti pelanggaran yang tidak hanya dilakukan KPUD di Sumut, tapi juga oleh pasangan incumbent Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry,” ujar Effendi.
Hal senada juga dikemukakan Djumiran Abdi. Ditegaskannya, gugatan itu bukan sekedar gagah-gagahan atau karena emosional belaka. Sebab, Djumiran mengaku mengantongi banyak bukti pelanggaran secara terstruktur, massif dan sistematis dalam pelaksanaan Pilkada Sukut 2013. “Jadi kami punya keyakinan kalau kami akan dimenangkan oleh MK,” ujarnya.
Sedangkan kuasa hukum pasangan ESJA, Arteria Dahlan merincikan bukti-bukti yang diserahkan ke MK di antaranya tentang manipulasi surat suara, inkonsistensi dalam penentuan keabsahan surat suara, ditemukannya pemilih siluman, serta keberpihakan petugas penyelenggara Pilgub maupun birokrat demi memenangkan pasangan Gatot-Tengku.
JAKARTA – Pasangan calon Gubernur Sumatera Utara, Effendi MS Simbolon-Djumiran Abdi (ESJA), secara resmi mendaftarkan gugatan Perselisihan
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik