Pasar Bebas ASEAN Minim Sosialisasi

Menurut Ina, pemerintah seharusnya sudah menyusun dan menjalankan konsep pengembangan industri dari hulu hingga hilir. Namun, karena hal itu tidak dilakukan, saat ini banyak industri hilir yang harus mengimpor bahan baku untuk produksi. Akibatnya, impor pun membengkak dan neraca dagang defisit. ''Waktunya sudah mepet. Jadi, pemerintah harus bergerak cepat,'' ujarnya.

Deputi Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan Kementerian Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah menjalankan persiapan sebelum Indonesia masuk MEA. Misalnya, pelatihan wirausaha bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). ''Kita menginginkan SDM (sumber daya manusia) dan produk kita punya daya saing di level ASEAN,'' katanya.

Dari sisi regulasi, lanjut dia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Misalnya, melalui UU perdagangan dan UU perindustrian. ''Termasuk aturan terkait SNI (Standar Nasional Indonesia),'' ucapnya. 

Meski demikian, pemerintah menyadari banyaknya pelaku usaha serta tenaga kerja membuat sosialisasi atas program-program tersebut belum menjangkau secara keseluruhan. Karena itu, dia mengharapkan peran aktif organisasi pengusaha, organisasi pekerja, dunia pendidikan, hingga media untuk bersama-sama menyongsong MEA. ''Ini agenda besar. Jadi, semua harus bekerja ber­sama-sama,'' ujarnya. (owi/c4/oki)