Pasar Murah Jelang Pilgub Kalteng Menuai Sorotan, Bawaslu Harus Jeli Lakukan Pengawasan

Peneliti Perludem Iqbal Kholidin menilai bantuan sosial atau bansos dari sumber anggaran negara, baik APBN maupun APBD merupakan salah satu hal yang rawan diselewengkan untuk kepentingan politis.
Karena itu, Iqbal meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus jeli dalam mengawasi kegiatan tersebut.
“Bagi sembako menggunakan fasilitas negara seperti aneka macam bansos bersumber dari APBN atau APBD itu kategori politik uang di masa pemilu. Apalagi bagi-bagi uang, seperti bantuan, barang dan lain-lain,” kata Iqbal.
Menurut Iqbal, politik uang menjadi persoalan yang tak pernah selesai setiap pesta demokrasi di Indonesia.
Praktik menyuap pilihan masyarakat menjadi masalah klasik dalam setiap perhelatan pesta demokrasi.
“Perlu ada tindakan tegas dari penyelenggara Pemilu, yaitu Bawaslu untuk memberikan sanksi kepada paslon yang ketahuan memberikan Bansos. Masyarakat juga yang melihat dan mengetahui harus melaporkan hal tersebut ke Bawaslu,” tegas Iqbal. (mar1/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Peneliti Perludem Iqbal Kholidin meminta Bawaslu jeli melakukan pengawasan terutama terkait kegiatan pembagian bansos menjelang Pilgub Kalteng
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bea Cukai dan TNI Memperkuat Sinergi Pengawasan yang Solid di Yogyakarta dan Nunukan
- Kampanye Pemilu di Australia: Jarang Ada Spanduk, Lebih Menjual Kebijakan
- Dugaan Kecurangan, Tiga Kepala Desa Kabupaten Banggai Dilaporkan ke Bawaslu
- Bawaslu Konsisten Mengawal Demokrasi
- Pasar Murah di Kalteng: Gubernur Agustiar Menggratiskan 140 Ribu Paket Sembako
- Berbagi Berkah Ramadan, JIEP Gelar Pasar Murah Hingga Mudik Gratis