Pasca Putusan MK, Dua Daerah Rawan Konflik
jpnn.com - TERNATE – Akademsi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Muhclis Hafel mempredikasi dua daerah bakal rawan konflik pasca putusan sengketa pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) ini lantas menyebut dua daerah di Malut yang rawan konflik adalah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
“Di Halsel itu yang mengajukan gugatan adalah jagoan petahana, sehingga kalau pihak lain yang dimenangkan maka dipastikan pihak petahana, begitu sebaliknya karena posisi non petahana memiliki unggul dari sisi perolehan suara,” papar Muchlis seperti dilansir Harian Malut Post (Grup JPNN.com), Minggu (17/1).
Sementara untuk Halut, lanjut dia, pemohon dan termohon itu adalah kandidat yang memiliki agama berbeda, dan sudah pernah muncul pernyataan dari kontestan di Halut yang mengarah ke isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
“Karena itu, ini perlu antisipasi dini dari pihak kepolisian, jika tidak maka akan ada konflik di sana (Halut, red),” ujarnya.
Namun, menurut dia, konflik yang bakal terjadi akan mengarah ke penyelenggara dalam hal ini KPU dan Panwas. “Karena penyelenggara dinilai tidak netral. Karena itu, sekali lagi kita berharap pihak kepolisian segera berkoordinasi dengan KPU supaya tidak lengah,” harapnya.(tr-04/jfr/fri/jpnn)
TERNATE – Akademsi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Muhclis Hafel mempredikasi dua daerah bakal rawan konflik pasca putusan sengketa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan