Pasien KJS Ditolak RS karena Integrasi BPJS DKI belum Siap

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyebut penolakan Rumah Sakit (RS) pemerintah terhadap Devannya Putri Salsabila untuk dioperasi menggunakan fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) milik orangtuanya disebabkan belum tuntasnya pengintegrasian KJS dengan Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta.

Hal ini diketahui Rieke setelah tim kesehatannya melakukan advokasi terhadap Nindita Putri, orangtua bayi usia seminggu yang menderita penyakit Atresia Esofagus sejak lahir. Padahal, Nindita pemegang KJS yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo.

"Pasien ini merupakan peserta KJS dan sudah diintegrasikan menjadi peserta BPJS per 1 Januari 2014. Seharusnya BPJS Kesehatan berkewajiban memfasilitasi perawatan pasien tapi karena di DKI belum siap jadi ditolak dimana-mana," kata Rieke menjawab JPNN.com, Sabtu (4/1) malam.

Karena tidak dilayani sebagai pemegang KJS di RS pemerintah, Nindita akhirnya merawat putri yang sudah dinanti selama 7 tahun ini di RS Jakarta Medica Center (JMC) Buncit, Jakarta Selatan yang tidak punya kerjasama dengan KJS, sehingga secara pembiayaan dan administrasi makin rumit.

Karena itu, supaya masalah serupa tidak terulang, Rieke mendesak BPJS menuntaskan masalah pendataan kepesertaan BPJS. Data pasien tidak mampu seperti pemegang KJS menurutnya harus divalidasi dalam proses integrasi ke BPJS. "Datanya harus akurat," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, BPJS Kesehatan harus menyiagakan 24 jam 7 hari petugasnya baik di Kantor-Kantor BPJS maupun RS tertentu yang tugas utamanya adalah menangani pasien yang ditolak rumah sakit dan mencarikan rumah sakit lain baik yang kerjasama atau tidak untuk segera menolong dan menyelamatkan pasien.

"Kejadian ini juga disebabkan Call Centre dan Hotline Service BPJS Kesehatan Pusat dan DKI tidak berfungsi," tandasnya. (fat/jpnn)