Paskibraka 2024 Harus Rela Melepas Jilbab, PKS Sentil BPIP

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebut masalah 18 Paskibraka perempuan yang akan bertugas pada HUT RI ke-79 di IKN harus lepas jilbab, merupakan sebuah kemunduran.
Anggota Fraksi PKS itu menyebutkan dugaan pelarangan Paskibraka berjilbab kontradiktif dengan semangat perempuan muslim Indonesia yang kini menutup aurat dengan berbagai mode tanpa menghalangi untuk berprestasi.
Anggota DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati alias Mufida. Foto: FPKS DPR RI
Dia menjelaskan untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab.
"Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka, padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).
"Kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," ucap politikus PKS itu.
Dia juga menyebutkan dugaan pelarangan jilbab di Paskibraka ini adalah kemunduran di saat yang sama banyak perempuan berhijab telah mengukir prestasi nasional dan internasional.
"Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati sebut kasus 18 Paskibraka perempuan harus lepas jilbab sebuah kemunduran.
- 24 Jam Nonstop, Posko Mudik Lebaran DPW PKS Banten Sediakan Fasilitas Pijat Relaksasi
- Yanuar Arif Melepas Ribuan Peserta Program Mudik Gratis dengan Kereta Api
- PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi
- PKS Ajak Yatim, Piatu, & Duafa Belanja Baju Lebaran Gratis
- Novia Kolopaking Santai soal Penampilan Tanpa Hijab di Sitti Nurbaya
- Anis Byarwati Minta Pemerintah Waspada pada Angka Deflasi Tahunan