Paslon ROIS Tawarkan Program Berobat Gratis Cukup dengan Tunjukkan KTP

jpnn.com, LUBUKLINGGAU - Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Rodi Wijaya dan Imam Senen (ROIS) berkomitmen untuk menghadirkan program kesehatan gratis yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh warga Lubuklinggau melalui inovasi Kartu Linggau Senyum.
Ketua Tim Pemenangan Dulur ROIS, Taharuddin mengungkapkan bahwa program tersebut dirancang untuk meringankan beban biaya kesehatan masyarakat, terutama bagi kalangan kurang mampu.
"Dengan Kartu Linggau Senyum, warga Lubuklinggau hanya perlu menunjukan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, " ungkap Taharuddin, Selasa (8/102/2024).
"Ini adalah solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa kesehatan bukan lagi beban," sambung Taharuddin.
Selain akses pengobatan gratis, pasangan ROIS juga menyiapkan program khitan gratis bagi keluarga miskin.
Program ini diharapkan membantu orang tua yang kesulitan memberikan layanan khitan bagi anak-anak mereka.
"Dengan Kartu Linggau Senyum, kami juga akan memberikan layanan sunat gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ini adalah wujud komitmen kami untuk memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat," tambah Taharuddin.
Program unggulan kesehatan ini tidak hanya mencakup layanan kesehatan dasar seperti pengobatan dan pemeriksaan rutin, tetapi juga operasi kecil dan program preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau Rodi Wijaya dan Imam Senen (ROIS) menghadirkan program kesehatan gratis untuk seluruh warga Lubuklinggau
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya