Pasokan Listrik Sumut Jangan Tergantung Inalum

jpnn.com - KENDATI cadangan listrik di Sumut diproyeksikan tumbuh hingga 10 persen pasca tambahan pasokan listrik dari Inalum dan sejumlah proyek jangka pendek PLN, namun sepuluh tahun mendatang beban puncak itu diperkirakan mencapai 3.200 megawatt (MW) atau meningkat 40 persen. PLN harus menggesa penyelesaian pembangkit dalam jangka pendek mengingat Inalum membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk menggenjot target produksi ingot.      

Kalkulasi itu disampaikan Direktur Konstruksi PT PLN Nasri Sebayang saat acara talk show bertema 'Mencari Punca Benang Kusut Kelistrikan di PLN Sumut' di kampus USU, Sabtu (14/12). Dijelaskannya, beban puncak pada sistem kelistrikan Sumbagut saat ini mencapai 1.650MW dengan kapasitas terpasang 1.550 MW sehingga daya masih defisit 100 MW.
 
"Kalau di Sumut, punya pasokan listrik dengan kapasitas 2.000 MW, baru dikatakan aman. Maka untuk mengatasi kondisi kelistrikan perlu aturan pengurangan listrik untuk industri," ujarnya.

Nasri berpendapat partisipasi swasta dan pemerintah pusat amat dibutuhkan untuk membangun jaringan dan pembangkit listrik di Sumut. Pasalnya, pembangkit yang ada tak cukup melayani masyarakat dengan tingkat pertumbuhan kebutuhan listrik. Selain sejumlah proyek pembangkit belum selesai, banyak pembangkit lama butuh pemeliharaan karena faktor usia.

"Penyelesaian sejumlah proyek pembangkit listrik di Sumut juga terlambat, diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sarulla berkapasitas 350 MW, PLTU Kualatanjung yang berkapasitas 170 MW, serta PLTU Labuhanangin Sdi ibolga dengan kapasitas 200 MW. Ada sederat penyebabnya, seperti masalah kontraktor, pendanaan, dan pembebasan lahan," ujarnya sembari berharap pada awal 2016 mendatang PLN mendapat pasokan tambahan dari PT Arun. Hingga tahun 2022 PLN memproyeksikan penambahan listrik sebesar 4.800 MW.
 
Nasri menyebutkan, sedikitnya ada empat masalah yang dihadapi PLN dalam penyelesaian masalah ketenagalistrikan di Sumut. Paling utama adalah masalah keuangan. Disebutkan, biaya yang dibutuhkan untuk membangun pembangkit dengan kapasitas 1 MW mencapai 1,5 juta dolar AS. Selain itu dibutuhkan dukungan dana pemerintah daerah untuk proyek pembebasan lahan sebagai lokasi pembangunan transmisi.
 
"Di tubuh PLN memang ada sejumlah sistem yang sedang diperbaiki, diantaranya sumber daya manusia dan tata cara pengerjaan proyek. Komunikasi yang kurang baik juga menjadi akar masalah," terang Nasri.

Mantan General Manajer PT PLN wilayah Sumut, Manerep Pasaribu, mengungkapkan, PLN harus bertahan dalam pusaran stakeholder yang mengawasinya. Dari mulai pelanggan, banking, pemilik tanah, investor, pemerintah, legislatif, LSM, hingga premanisme. Dia juga  mewanti-wanti perusahaan setrum negara ini tak lagi membeli komponen buatan Cina meskipun murah. (put)