Pasokan Menipis, Pertamina Masih Jamin Ketersediaan

Sedangkan untuk wilayah Indonesia Timur seperti di wilayah Maluku, Papua, sebagian Sulawesi, Kalimantan, dan NTT, Pertamina tetap melakukan pembagian BBM bersubsidi karena infrastruktur seperti depot juga belum tersedia. "Untuk daerah Indonesia timur tetap disuplai premium, tidak ada pengalihan ke pertamax," kata Djaelani. Sementara itu, Pemerintah kini terus mengkalkulasi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan dari rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, berdasar kalkulasi pemerintah, jika program pembatasan konsumsi BBM tersebut diberlakukan untuk semua kendaraan, termasuk angkutan umum dan angkutan barang, maka bakal memicu inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa hingga 3,8 persen. "Makanya, angkutan umum dan angkutan barang tidak (masuk program pembatasan)," ujarnya.

Meski demikian, Hatta mengakui, jika program pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan untuk seluruh mobil pribadi (pelat hitam) ataupun mobil pelat hitam tahun 2005 ke atas, maka masyarakat pemilik mobil yang terkena kebijakan tersebut harus membayar lebih mahal untuk membeli bahan bakar nonsubsidi. "Memang, pada sisi belanja rumah tangga akan meningkat. Itu yang harus kita cermati," katanya.

Namun, Hatta melanjutkan, kenaikan belanja tersebut tidak akan besar. Sebab, pemilik mobil di Indonesia tidak mayoritas. Adapun yang mayoritas adalah pemilik kendaraan roda dua atau sepeda motor. "Nah, untuk roda dua kan tidak ikut (program pembatasan)," terangnya.