Pasport DIY Beredar di Facebook
Selasa, 30 November 2010 – 19:48 WIB
JAKARTA -- Polemik mengenai mekanisme pengisian kursi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengundang reaksi para facebooker. Netty Radja misalnya, dengan gaya bercanda dia 'mengajak' kawan jejaring sosialnya untuk siap-siap membuat paspor DIY. Dwi Pratomo Yulianto, juga alumni Fispol UGM, menulis kenangan materi yang pernah diajarkan dosen fenomenal Ilmu Pemerintahan UGM, Prof Josef Riwukaho, dalam akun FB-nya. "Jadi ingat kuliah Pak Josef Riwikaho: A monarchy is a form of government in which all political power is absolutely or nominally lodged with an individual, known as a monarch (single ruler), or king (male), queen (female). As a political entity, the monarch is the head of state, generally until their death or abdication, and is wholly set apart from all other members of the state. (Wikipedia). Jogja gitu gak seh?," tulisnya.
"Sing arep gawe Paspor Jogja monggo lhooo.... mumpung masih wacana, kalo udah beneran pasti suksukan antrine... heheheee..... .Syarat mudah : lulusan Yogya bawa fotocopy ijazah dan penduduk bawa KTP Yogya. Bebas bea visa... hahahaaa...," begitu status yang dibuat hari ini (30/11).
Komentar terhadap candaan alumni Fisipol UGM itu pun menarik. "Hahaha...ide kreatif...coba dikirim juga ke akun SBY....(Si Butet Yogya)...," tulis salah satu komentator.
Baca Juga:
JAKARTA -- Polemik mengenai mekanisme pengisian kursi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengundang reaksi para facebooker. Netty Radja misalnya,
BERITA TERKAIT
- Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi Belum Optimal, Setara Institute Gelar Workshop di Sulsel
- BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Kru tvOne yang Meninggal Kecelakaan di Tol Pemalang
- KOPRI Dorong Adanya Ruang Aman untuk Perempuan dan Anak di Tempat-Tempat Ini
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Kabel Udara di Jakarta Semrawut, Ongen Sangaji Usulkan Pembentukan Pansus di Komisi A
- Tokoh Masyarakat Banten Minta PSN PIK 2 Jangan Dipolitisasi