Pasrahkan Luthfi ke KPK, PKS Ingin Dongkrak Kinerja
Hasil Kesimpulan Rapat Majelis Syura PKS
Senin, 13 Mei 2013 – 01:01 WIB

Pasrahkan Luthfi ke KPK, PKS Ingin Dongkrak Kinerja
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama dua hari ini mengadakan Rapat Majelis Syuro. Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho mengatakan, rapat itu untuk melaporkan kegiatan DPP PKS selama tiga bula ini kepada Majelis Syura. Kemudian terkait masalah sosial ekonomi, Taufik menyatakan, semua pejabat publik PKS harus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan daya saing nasional. Sementara itu terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), TPKS akan menyampaikan pendapat setelah pemerintah secara resmi menyampaikan sikap mereka kepada DPR.
"Itu kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diklarifikasi action-action kita oleh Majelis Syuro," ujar Taufik di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (12/5) malam.
Ia menerangkan, ada beberapa kesimpulan yang diputuskan dalam rapat tersebut. Pertama, Majelis Syuro menerima dan menyetujui laporan DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) terkait dinamika internal. "Evaluasi DPP disepakati dan Majelis Syuro mengamanahkan untuk melakukan penanganan komprehensif isu hukum politik sosial ekonomi dan moral," ujarnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama dua hari ini mengadakan Rapat Majelis Syuro. Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho mengatakan, rapat
BERITA TERKAIT
- Kejari Aceh Timur Eksekusi 2 Pelaku Judi dengan Hukuman Cambuk
- Program Biru School Alliance Dorong Kesadaran Lingkungan di Sekolah
- Prof Titik Mengkritisi Perluasan Kewenangan Kejaksaan dan Polri
- Komitmen Prabowo Berantas Korupsi Diapresiasi
- Asap Hitam Membubung Tinggi dari Kebakaran Kilang Cilacap, Pertamina Beberkan Awal Mula Percikan Api
- Suara 4 Distrik di Pilkada Puncak Jaya Tak Direkapitulasi Ulang, LP3KP: Berpotensi Cederai Demokrasi