Pasti Indonesia Tolak Balon Bupati Teluk Bintuni Terindikasi Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Perhimpunan Persatuan Aksi Solidaritas untuk Transparansi dan Independensi (Pasti) Indonesia Arlex Long Wu mengingatkan partai politik untuk benar-benar menyeleksi bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024.
Termasuk untuk Pilkada Teluk Bintuni, Papua Barat, bakal calon yang diusung hendaknya figur yang bersih dan tak terindikasi kasus dugaan korupsi.
Menurutnya langkah tersebut sangat penting mengingat Teluk Bintuni masih sangat tertinggal, perlu tangan dingin kepala daerah untuk menyejahterakan masyarakat.
"Sejak pemekaran hingga saat ini masyarakat asli Papua di sana masih hidup dalam kemiskinan. Bahkan angka stunting mencapai 19,6 persen pada 2023," ujar Arlex dalam keterangannya, Selasa (23/7).
Untuk itu, kata Arlex, kandidat calon Bupati Teluk Bintuni tidak boleh ternodai oleh rekam jejak yang tidak baik.
"Sudah barang tentu masyarakat Teluk Bintuni berhak memiliki pemimpin yang mumpuni dan mencintai masyarakatnya dengan setulus hati," ucapnya.
Dia lantas berharap pilkada kali ini diikuti kandidat pemimpin yang memiliki rekam jejak bersih dan sosok pekerja keras.
"Masyarakat Teluk Bintuni merindukan pemimpin yang peduli akan nasib mereka dan memiliki rekam jejak bersih, bukan mereka yang tersandera kasus dugaan korupsi, sehingga harus terus maju untuk mengamankan diri, bukan memikirkan nasib masyarakat," katanya.
Direktur Pasti Indonesia menolak bakal calon bupati Teluk Bintuni yang terindikasi korupsi.
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi