Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mensos Audit Ketat Vendor Penyedia Komoditas Bansos Sembako

Mensos Juliari menyatakan, aparat penegaka hukum seperti Polri dan KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran, sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.
“Sebagai bagian dari ikhitar pengawasan, Kementerian Sosial mengajak Polri dan KPK untuk bersama meninjau proses penyaluran bansos, terutama di DKI Jakarta dan Bodetabek, sekaligus melakukan dialog secara langsung dengan para penerima bansos,” katanya.
Fungsi pengawasan penting ditegakkan, untuk memberikan kepastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran.
Bansos sembako total menjangkau 1,9 juta KK. Dengan perincian, sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta, dan 600.000 keluarga di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok, Tangerang, Tangsel dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek).
Mensos menyatakan, bansos sembako untuk DKI dan Bodetabek senilai Rp600 ribu/bulan/keluarga tersebut, secara teknis penyalurannya dilakukan setiap bulan sebanyak dua kali.
Penyaluran bansos periode pertama akan berakhir pada 15 Juli 2020. Setelah itu, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan, berupa penyaluran bansos sembako selama periode Juli-Desember 2020 senilai 300 ribu/bulan/keluarga. (ikl/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Mensos Juliari P. Batubara memastikan adanya monitoring ketat terhadap vendor penyedia komoditas sembako.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Pram-Rano Cairkan Bansos Rp 900 Ribu untuk Penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ
- Rano Sebut Bansos untuk Lansia-Disabilitas agar Tak Pinjam ke Bank Keliling
- Dukung Sekolah Rakyat, Gubernur Sherly Tjoanda Siapkan Lahan 10 Hektare
- Bukber Pegawai Kemensos, Gus Ipul Serukan Solidaritas dan Kepedulian ke Sesama
- Tebar Bansos, Aguan & Buddha Tzu Chi Perbaiki Ratusan Hunian Tak Layak di Jakarta
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat