Pastikan Demokrat Tak Intervensi Kasus Agusrin

Gamawan mengatakan, antara proses administrasi pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih, yang dilanjutkan dengan pelatikan, harus dipisahkan dengan proses hukum. "Soal pelantikan itu soal lain. Kalau ada aparat hukum yang menyatakan ada indikasi-indikasi yang harus diproses, itu juga sesuatu yang kita hormati," terang mantan gubernur Sumbar itu.

Dia juga menjamin, Presiden SBY juga tidak akan mengintervensi proses hukum terhadap Agusrin. "Kita di tingkat pusat, termasuk presiden, menghormati itu proses hukum. Karena kita sama sekali tidak pernah menghambat proses hukum dilakukan," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung berencana akan melimpahkan berkas perkara Agusrin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, usai dilantik sebagai gubernur periode masa jabatan kedua ini.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, awal bulan ini.Seperti diketahui, Agusrin telah menjadi tersangka dugaan korupsi dana perimbangan khusus bagi hasil PBB-BPHTB senilai Rp21,3 miliar. Dia sudah menjadi tersangka sejak 2008. (sam/jpnn)