Pastikan Jagoan PDIP untuk 21 Pilkada di Jateng Tak Bayar Mahar

jpnn.com - JAKARTA - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menjamin tak ada transaksi uang terkait rekomendasi bagi nama-nama yang akan diusung dalam 21 pemilihan kepala daerah di provinsi yang beribu kota di Semarang itu. Menurut Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto, keputusan partainya menunjuk nama-nama untuk diusung di 21 pilkada itu didasarkan pada kriteria-kriteria yang ditentukan langsung oleh dewan pimpinan pusat (DPP) partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Bambang menyampaikan pernyataannya itu saat mengumumkan rekomendasi DPP PDIP tentang nama-nama yang diusung pada 21 pemilihan bupati/wali kota di Jateng di Pantai Marhaen, Semarang, Minggu (26/7). Sebagaimana siaran pers DPD PDIP Jateng, Bambang menegaskan, partainya melarang pola mahar dengan meminta uang dari para calon kada maupun wakilnya.

"Kami mungkin memang tidak bersih sekali, tetapi kami bisa memastikan proses di daerah tidak ada mahar politik. Semua adalah hasil penilaian dengan parameter yang ada," kata Bambang di acara yang dihadiri 21 pasang calon kepala daerah itu.

Bambang bahkan secara terbuka menantang pihak yang meragukan pernyataannya itu mengkonfirmasikannya langsung ke calon kepala daerah dari PDIP. "Silahkan tanya kepada pasangan-pasangan yang ada. Baik mereka yang murni dari PDI-P, atau mereka yang berkoalisi dengan partai lain. Semua melewati proses yang ada di partai kami," ujarnya di acara yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu.

Sesuai rekomendasi DPP PDIP, 21 pasang calon kada itu mayoritas akan diusung untuk pemilihan bupati/wakil bupati. Yakni di Kabupaten  Semarang, Kendal, Pemalang, Pekalongan,  Demak, Rembang, Grobogan, Blora, Sragen, Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Purworejo, Wonosobo, Kebumen, Purbalingga. Sedangkan sisanya untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota di Semarang, Pekalongan,  Surakarta dan Magelang

Dalam kesempatan itu Bambang juga menepis anggapan tentang adanya keharusan membayar ke pengurus DPD PDIP Jateng agar calon kada yang akan diusung bisa mengantongi rekomendasi dari DPP. “Jika ada yang bilang untuk maju dari PDIP harus nyetor uang Rp 100 juta atau sebagainya, itu tidak benar,” tandasnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI itu bahkan sudah wanti-wanti ke pengurus maupun kader-kader partainya di Jawa Tengah agar tidak meminta uang ke para calon kada. Bambang mengaku sudah menerapkan larangan tegas agar calon kada tidak dimintai uang. “Tak tempeleng kalau ada yang melakukan itu,” ucap politikus yang akrab disapa dengan nama panggilan Bambang Pacul itu.(ara/jpnn)