Patahkan Argumen Pemerintah soal Kenaikan BBM

Dipaparkannya pula, justru dalam UU APBN juga sudah dimasukkan tentang konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) pada 1 April 2012. Selain itu, besaran subsidi di APBN juga tak sebanding dengan belanja birokrasi.

Daryatmo merincikan, dari penelusuran PDIP atas APBN tahun 2005-2012, justru di era pemerintahan SBY belanja birokrasi jauh melenbihi subsidi BBM. Di APBN 2005 misalnya, belanja birokrasi mencapai 39,6 persen sedangkan subsidi BBM adalah 18,8 persen.

Sedangkan di APBN 2012, ia membeberkan bahwa belanja birokrasi sebesar 51,4 persen dan subsidi BBM 8,7 persen. "Dalam kurun waktu pemerintahan SBY 2005-2012, kenaikan belanja birokrasi sebesar +21,0 persen dan penurunan subsidi BBM -53,6 persen," beber Daryatmo.

Dipaparkannya pula, mengacu pada dokumen Bank Dunia ternyata sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat bawah.Total premium dikonsumsi rumah tangga, 64 persen di antaranya untuk sepeda motor. "Mobil hanya 36 persen. Jadi sebagian itu berarti premium dikonsumsi kelompok kelas menengah dan bawah," katanya.