Patrialis: Budaya Korupsi sudah Berkarat

Dalam kampanye ini, hadir 350 peserta dari pejabat eselon I, II dan III serta kepala UPT di jajaran Kemenkumham. Para pejabat ini berkomitmen untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi yang terhubung secara online dengan Kanwil Hukum dan HAM di 33 provinsi di Indonesia.“Kita kampanye dulu,” katanya.

Dengan deklarasi hari ini, dia yakin, paling tidak para pejabat di unit-unit kerja Kemenkumham akan terbebani di hati masing-masing. “Itu kan bagus. Jadi nanti kita melangkah lebih hati-hati, meskipun itu bukan jaminan. Tetapi kita berupaya untuk itu,” ujar dia.

Patrialis juga mengatakan, saat ini sudah terjadi berbagai perubahan di tubuh Kemenkumham. Buktinya, hasil survei KPK tahun 2010 mengenai penilaian indikator inisiatif dan promosi antikorupsi (Imigrasi, Pemasyarakatan dan Sekjen), Kemenkumham mendapat urutan kedua tertinggi setelah Kementerian Keuangan.

Di sektor pelayanan publik, seperti pelayanan paspor, menurutnya juga sudah ada perbaikan. Bahkan, Imigrasi di Surabaya telah mengantongi ISO dan sangat mengedepankan keterbukaan. Di Gedung Imigrasi Surabaya, tidak ada sekat ruang dan semua dinding terbuat dari kaca sehingga siapa saja dapat melihat seisi ruangan.