Patrialis Dianggap Tak Punya Visi Menteri Hukum

JAKARTA - Anggota Tim Pengacara Bibit-Chandra (TPBC), Achmad Rifai, menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Patrialis Akbar tidak punya visi dalam membangun sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, setahun ini tidak ada terobosan baru yang dilakukan menteri dari Partai Amanat Nasional itu untuk mensinkronisasi sesama lembaga penegak agar saling menguatkan.

"Saya melihat bahwa Menteri Hukum dan Ham, setahun terakhir ini tidak pernah membuat itu. Justru mereka meminta Pak Bibit mundur," kata Achmad Rifai pada diskusi di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (24/10). Turut hadir pada diskusi itu antara lain Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, pengamat politik CSIS J Kristiadi, dan anggota Dewan Pembinan DPP Partai Demokrat, Acmad Mubarok.

Karena tidak adanya sistem penguatan antarlembaga, kata Rivai, akhirnya Patrialis tidak bisa terlibat saat kasus Bibit-Chandra mengemuka. Padahal di luar negeri, lanjutnya, Menteri Hukum dan HAM punya keterkaitan dengan para lembaga penegak hukum.

"Di dalam Kementrian  Hukum dan Ham dan Kemendagri itu harus ada kepolisian. Mestinya pengaturan ini harus dilakukan dan ditambah keberanian presiden untuk memotiavasi. Tetapi kalau Menkum dan Ham tidak visioner, bagaimana presiden mau memotivasi," ujarnya.