Patrialis: Saya Ini Hanya Robot

Patrialis juga membantah adanya dugaan pasal siluman, karena menurutnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Sedangkan kalau ada yang merasa haknya tidak terakomodir, ada salurannya. "Apa yang dilakukan kawan-kawan dari partai politik, (dengan) mengajukan judicial review ke MK, itu sesuatu yang absah secara hukum dan harus dihormati," tuturnya.

"Jadi, kita jalani dulu aja UU Parpol yang sudah ada. Nanti kalau ada perintah berubah, ya, kita berubah. Kalau hari ini kita tidak buka pendaftaran verifikasi, maka akan menjadi catatan buruk untuk Kemenkumham karena tidak melaksanakan UU. Salah lagi kita," tandasnya.

Sebelumnya, Senin (17/1), partai-partai politik yang tergabung dalam FPN, memang telah mengajukan gugatan judicial review terhadap UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) ke MK. (kyd/jpnn)