Patrialis: Saya Tidak Mengejar Jabatan

jpnn.com - JAKARTA - Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) DR Patrialis Akbar SH MH mengatakan secara legalistik dan formalistik dirinya resmi jadi Hakim Konstitusi. Karena itu, dia akan menyesuaikan diri dengan institusi MK.
"Secara legalistik dan formalistik saya resmi jadi Hakim konstitusi. Karena itu saya akan menyesuaikan diri dengan kultur yang ada di Mahkamah Konstitusi," kata Patrialis Akbar, dalam acara Pisah Sambut Wakil Ketua MK Achmad Sodiki dan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, di gedung MK, Jakarta, Selasa (13/8).
Menurut Patrialis, MK ini amat strategis dan penting dalam menjaga konstitusi, keadilan dan demokrasi. Karena itu, MK tidak akan pernah memihak kepada parpol atau peserta pemilu manapun.
"Tegas saya katakan, kita tidak akan memihak kepada pemilu manapun dan parpol manapun," ujar mantan Menkumham itu.
Dikatakannya, MK adalah lembaga peradilan yang merdeka, lepas dari kepentingan politik. "Yang ada dalam pikiran kita hanya palu kebenaran dan keadilan. Saya tidak mengejar-ngejar jabatan," kata Patrialis Akbar.
Selain itu, dia juga meminta lembaga-lembaga negara tidak membuang badan dengan tanggung jawabnya dengan cara silakan tuntut ke MK atas berbagai produk hukumnya.
"Membuang badan dengan tanggung jawabnya dengan cara silakan tuntut ke MK merupakan gejala yang kurang baik di sebuah negara demokrasi," harap Patrialis.
Terakhir Patrialis mengatakan hakim yang adil tempatnya di surga. Sebaliknya, hakim yang zalim tempatnya di neraka.(fas/jpnn)
JAKARTA - Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) DR Patrialis Akbar SH MH mengatakan secara legalistik dan formalistik dirinya resmi jadi Hakim
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pendiri Yayasan AIS Laporkan Para Pengurus ke Polda Metro Jaya, Ini Kasusnya
- Bethsaida Caregivers Awards 2025 Ajang Penghargaan Bagi Dokter dan Perawat
- Penghentian Sepihak Pendamping Desa, Wakil Ketua Komisi V DPR: Jangan Karena Like and Dislike
- 2 Kapal Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, 15 Mobil Damkar Dikerahkan
- KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Kredit LPEI, Kerugian Rp11,7 Triliun
- Kejagung Sebut Kerugian Korupsi BBM Rp 193,7 Triliun, MAKI: Perhitungan Masuk Akal