Paulus Waterpauw: Kemajuan Satu Daerah Bergantung pada Keamanan
jpnn.com, MANOKWARI - Penjabat atau Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta personel TNI di jajaran Kodam XVIII/Kasuari untuk membantu pemerintah setempat dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.
Menurut Paulus Waterpauw yang mantan Kapolda Papua itu, keamanan menjadi faktor utama dalam pembangunan di suatu daerah.
"Personel TNI di daerah tolong bantu kami untuk menjaga stabilitas keamanan, maka pembangunan di daerah juga bisa berlangsung baik," ucap Waterpauw saat memberikan arahan dalam apel komandan satuan di Makodam XVIII/Kasuari pada Selasa (24/05).
Menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang, Paulus berpesan agar TNI-Polri selalu siapa menghadapi dinamika politik yang bisa mengganggu stabilitas keamanan daerah.
"Menuju pilpres, pileg dan pilkada di tahun 2024, saya mengharapkan seluruh personel TNI dan Polri membantu pemerintah dalam menyukseskan pesta politik dengan menjaga stabilitas keamanan hingga 2024," tuturnya.
Selain itu, mantan Kabaintelkam Polri ini meminta dukungan TNI dalam percepatan vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten kota di Papua Barat.
Eks Deputi BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) itu juga mengharapkan peran TNI dan Polri dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Pemerintah tidak bisa berjalan tanpa ada kerjaan sama antara TNI dan Polri," ujar Paulus. (mcr30/fat/jpnn)
Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyebut TNI-Polri berperan penting dalam membangun daerah, khususnya di Papua Barat.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Muhammad Cholid Ridwan Abubakar Sangaji
- Tantang Ridwan Kamil Pakai Jersey Persija, Ketum Jakmania: Cowo Butuh Pembuktian
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Elektabilitas Tinggi, Egi-Syaiful Berpeluang Mengunci Kemenangan di Pilkada Lampung Selatan
- Ceng Mujib Ajak Masyarakat Menciptakan Pilkada Aman dan Damai
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral