PB Ahmadiyah Bantah Tidak Menjalani Aturan

JAKARTA - Pasca terjadi penyerangan pengikut aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Minggu lalu (6/2), Kementerian Agama (Kemenag) mempertimbangkan tekanan evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Kemenag menilai, penyerangan yang berujung tewasnya tiga pengikut Ahmadiyah itu, pertanda SKB tersebut jalan ditempat.

Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menjelaskan, pihaknya menerima masukan dari publik supaya pemerintah mengkaji ulang SKB tersebut. Namun, untuk kepastian aspek-aspek evaluasi butir-butir SKB, Kemenang dan lembaga lainnya harus melakukan kajian yang lebih dalam. Bahrul tidak menutupi jika SKB itu dalam pelaksanaannya tidak berjalan baik. Sosialisasi bagi pengikut Ahmadiyah masih kurang. Selain itu, sosialiasi kepada umat Islam lainnya juga lemah. "Kami akui itu," jelas Bahrul.

Buntut dari lemahnya sosialiasasi SKB tersebut, masih munculnya aksi-aksi brutal terhadap pengikut Ahmadiyah. Kemenag sendiri ogah dikatakan sebagai biang keladi lemahnya sosialisasi tersebut. Bahrul menjelaskan, pihaknya sudah menurunkan tim Kemenang tingkat kabupaten dan kota untuk sosialisasi. Dari kejadian penyerangan yang berujung kematian tersebut, Kemenang bakal lebih miningkatkan pembinaan dan sosialisasi SKB tersebut.

Lemahnya penerapan SKB disebabkan karena organisasi yang diterapkan Ahmadiyah. Menurut sumber di lingkungan kemenag, Ahmadiyah menjalankan sistem organisasi yang rapi. Yaitu, anggota tidak boleh keluar jika pemimpin tidak memberikan izin. "Padahal ada anggota yang mau keluar, dan berbaur dengan masyarakat," terang sumber di lingkungan Kemanag. Perosalan sistem organiasi tersebut yang membuat SKB sulit berjalan di tingkat masyarakat bawah.