PB KAMI Menuntut Peredaran Oli Ilegal dan Sparepart Palsu Diusut Tuntas
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas peredaran oli ilegal dan sparepart palsu kendaraan bermotor.
Ketua PB KAMI, Sultoni mengatakan, tidak kunjung tuntasnya kasus peredaran oli ilegal dan sparepart kendaraan palsu dengan merk terkenal menguatkan dugaan adanya oknum di Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang ikut bermain.
"Kami sudah melakukan aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Kejakasaan Agung, dan kemarin di KPK. Jika ini persoalan ini masih tak kunjung tuntas kami akan melakukan aksi di DPR RI agar aparat penegak hukum bisa dievaluasi," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (26/7).
Sultoni, menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan bukti permulaan dan sudah diterima Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk menyerahkan dokumen yang ada.
Menurutnya, perputaran uang dari kasus oli ilegal dan sparepart palsu ini mencapai ratusan miliar rupiah.
"Untuk itu, kami meminta dugaan-dugaan gratifikasi yang diterima oknum di Kementerian Perdagangan ini diusut tuntas," bebernya.
Ia berharap, dengan adanya bukti-bukti yang sudah diserahkan dapat menjadi langkah awal bagi KPK RI maupun penegak hukum untuk melakukan pendalaman atau pengusutan lebih lanjut.
"Kita ketahui bersama, pada tahun 2023 Kemendag RI sudah melakukan tangkap tangan, ketika itu dipimpin Wamendag Jerry Sambuaga. Tapi, konsorsium perusahan besarnya berinisial PT NDK yang diketuai Y tidak dilakukan penindakan," ungkapnya.
Menurutnya, perputaran uang dari kasus oli ilegal dan sparepart palsu ini mencapai ratusan miliar rupiah.
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun