PB PGRI Perjuangkan Guru Hononer Dapat Bansos Rp600 Ribu
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memperjuangkan agar seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan mendapatkan bantuan sosial (bansos) bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5juta per bulan.
Menurut Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi, guru honorer dan tenaga kependidikan sangat layak mendapatkan subsidi Rp600 ribu bagi pekerja tersebut.
"Guru honorer dan tenaga kependidikan honorer di sekolah-sekolah gajinya jauh di bawah Rp5 juta per bulan. Mereka layak dapat bansos, apalagi pandemi ini sangat terdampak pada hononer," kata Unifah kepada JPNN.com, Rabu (26/8).
Sebagai bentuk keseriusan PB PGRI, Unifah mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar tenaga honorer baik pendidik maupun kependidikan bisa dapat subsidi Rp600 ribu.
Bansos ini akan diterima pekerja bergaji di bawah Rp5 juta selama 4 bulan berturut-turut.
"Dana Rp600 ribu per bulan ini akan bisa membantu kehidupan tenaga honorer selama masa pandemi. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Menakertrans bisa memasukkan tenaga honorer dalam kategori penerima bansos tersebut," tuturnya.
Pengurus PGRI di seluruh daerah juga diminta berkoordinasi dengan pemda untuk mendaftarkan para honorer menjadi anggota BPJS Ketenagkerjaan. Kalau bisa dengan BPJ Kesehatan karena itu sebagai basis untuk menghitung jumlah honorer yang benar-benar mengajar dan tenaga adminstrasi sekolah.
Demikian juga ketua YPLP atau Kepala sekolah/ PT PGRI di semua tingkatan, Unifah meminta agar mendaftarkan para guru dan tenaga administrasinya di BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh subsidi tersebut.
PB PGRI mendorong agar guru hononer dan tenaga kependidikan bisa mendapatkan Bansos Rp 600 ribu per bulan karena rerata mereka gajinya jauh di bawah Rp 5 juta per bulan
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi
- 5 Berita Terpopuler: Mendikdasmen Beri Sinyal Baik soal PPPK, Ada Regulasi Baru? tetapi Honorer Jangan Nekat ya
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali
- Kasus Guru Supriyani: Kapolsek Baito Dicopot Gegara Uang Rp 2 Juta, Kanit Reskrim Juga