PBB Dikabarkan Bakal Kirim Tim Pencari Fakta ke Papua, Ini Respons Kemlu RI
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada rencana kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (KT HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Indonesia pada tahun ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu Achsanul Habib, menanggapi berita mengenai kunjungan KT HAM PBB ke provinsi Papua dan Papua Barat.
“Berita yang beredar bahwa pada 2022 akan berlangsung kunjungan KT HAM atau special rapporteur (pelapor khusus) untuk kedua provinsi tersebut dapat dipastikan adalah berita yang tidak mendasar,” kata Achsanul dalam video pernyataannya, Senin.
Ia menjelaskan bahwa undangan yang disampaikan Indonesia kepada KT HAM PBB adalah kunjungan untuk melakukan peninjauan pembangunan dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Papua dan Papua Barat.
“(Undangan tersebut) sama sekali tidak terkait dengan kerangka investigasi atau fact finding mission (misi pencarian fakta). Sejauh ini hubungan kami dengan KT HAM juga sangat baik,” tutur Achsanul.
Ia memastikan dalam Sidang Dewan HAM PBB yang diselenggarakan pada 28 Maret-1 April 2022 tidak ada agenda dan pembahasan mengenai Indonesia, atau terkait isu-isu khusus misalnya pelanggaran HAM di Papua.
Sebaliknya, menurut Achsanul, kerja sama antara Indonesia dan KT HAM PBB terus terjalin dengan baik, termasuk melalui komunikasi intensif antara Kemlu RI dan kantor regional HAM PBB yang berbasis di Bangkok, Thailand. (ant/dil/jpnn)
Beredar isu Komisioner Tinggi HAM PBB berencana melakukan misi pencarian fakta di Papua
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Jelang Natal & Tahun Baru, Senator Manaray Bersama Kemenhub Sepakat Awasi Harga Tiket ke Papua
- Dukung Penuh Pengamanan Pilkada di Puncak, Tim Asistensi Operasi Damai Cartenz 2024 Turun Gunung
- Khusus Calon PPPK, Ini Info Terkini dari Bu Ani
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Suket Dipalsukan Cawagub Papua, Pria ini buat Surat Terbuka untuk Presiden Prabowo
- Anggaran Gaji 2.300 CPNS-PPPK 2024 Daerah Ini Belum Masuk RAPBD, Waduh!