PBB Eksplorasi Capai Rp 3,1 Triliun

jpnn.com - DENPASAR - Kinerja eksplorasi hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai masih belum memuaskan. Hal tersebut dikarenakan banyak perusahaan yang masih terhambat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hambatan itu terkait dengan beban pajak bumi dan bangunan (PBB) pada tahap eksplorasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Johannes Widjonarko tak menampik anggapan bahwa kinerja eksplorasi hulu migas memang belum memuaskan. Kondisi tersebut dikarenakan antusiasme perusahaan hulu migas terkait eksplorasi masih minim.

Menurutnya, penyebab dari loyonya minat tersebut karena kebijakan pemerintah yang justru menekan perusahaan yang akan eksplorasi. ”Salah satunya adalah PBB. Perlu diingat, sampai saat ini, nilai PBB yang ditagihkan dari 2012 hingga saat ini sudah mencapai Rp 3,1 triliun,” katanya di sela rangkaian Rapat Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (Raker TIK) SKK Migas di Denpasar, Jumat (14/11).

Kondisi itu akhirnya membuat perusahaan berpikir jika ingin melakukan pengeboran wilayah kerja (WK). ”Hasil dari kegiatan itu saja belum pasti, tapi mereka sudah diberi beban keuangan,” imbuhnya.

Dia menegaskan, ekplorasi merupakan faktor yang penting untuk kelangsungan produksi migas Indonesia. Sebab, eksplorasi merupakan satu-satunya cara untuk menambah cadangan pasokan migas yang harus diproduksikan.

Memang, banyak upaya untuk pengeboran sumur pengembangan. Tapi, itu hanya dilakukan untuk menahan laju lifting. ”Produksi itu lama kelamaan pasti habis karena cadangannya terus berkurang. Inilah peran eksplorasi sebagai pendorong reserve replacement ratio dan  produksi migas,” terangnya.

Menteri ESDM Sudirman Said pun sempat mengungkapkan rencana untuk menghapus kebijakan PBB pada WK eksplorasi. Memang, pengenaan pajak pada masa eksplorasi bisa meningkatkan penerimaan negara. Namun, potensi penerimaan negara yang akan diterima negara pasca eksplorasi selesai justru lebih besar.

”Saya ingin duduk dengan Menteri keuangan untuk merekonsialiasi agar proposional penerimaan negara. Orientasi kami sama tapi caranya saja yang harus dibicarakan lagi,” tuturnya. (bil/fal)