PBB: Enam Jenderal Myanmar Dalangi Genosida Rohingya
jpnn.com, JENEWA - Tim Pencari Fakta Myanmar yang bekerja di bawah naungan Komisi HAM PBB baru saja merampungkan misinya. Senin (27/8) tim menyajikan laporan dalam jumpa pers di markas Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss. Kesimpulannya, junta militer Myanmar sengaja melakukan genosida di Negara Bagian Rakhine. Aung San Suu Kyi mengetahui rencana tersebut.
''Ini adalah tindak kriminal terbesar sepanjang sejarah,'' ungkap Marzuki Darusman, ketua tim pencari fakta, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia itu mengatakan, ada enam tokoh militer yang bertanggung jawab atas peristiwa yang mengakibatkan ratusan ribu etnis Rohingya kabur dari Myanmar tersebut.
Dalam kesempatan itu, Marzuki menyatakan bahwa timnya berani mengambil kesimpulan yang membuat Myanmar berang setelah mewawancarai 875 narasumber. Wawancara tersebut, menurut dia, juga diperkuat bukti-bukti berupa foto, video, dan citra satelit.
Genosida, menurut tim pencari fakta, terjadi di tiga negara bagian berbeda. Yakni, Kachin, Shan, dan Rakhine. Namun, kejahatan paling kentara terjadi di Rakhine yang didominasi kaum Rohingya. Aksi pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, pembakaran desa, dan penganiayaan terjadi di sana.
Christopher Sidoti, anggota tim pencari fakta, meminta Dewan Keamanan (DK) PBB segera menindaklanjuti temuan timnya. ''Sudah ada banyak bukti,'' tuturnya.
Dalam laporannya, tim pencari fakta bahkan menyebut nama enam petinggi Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar. Enam orang itu, menurut dia, layak diperiksa.
Jenderal Min Aung Hlaing, pucuk pimpinan Tatmadaw, menjadi orang pertama yang namanya tercantum sebagai pelaku genosida. Sebenarnya, menurut Sidoti, masih ada nama-nama lain yang terlibat dalam aksi biadab tersebut.
Tim pencari fakta di bawah naungan Komisi HAM PBB telah merampungkan misinya. Kesimpulannya, junta militer Myanmar sengaja melakukan genosida terhadap Rohingya
- Resmi! Ini Jabatan Baru Retno Marsudi setelah Meninggalkan Kementerian Luar Negeri
- Yusril Sebut Kasus 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat
- GP Ansor Kecam Israel Lakukan Genosida di Levant, Desak PBB Bertindak
- Israel Halangi 85 Persen Konvoi Bantuan Kemanusiaan yang Hendak ke Jalur Gaza
- Indonesia Ajak PBB Perkuat Kerja Sama dengan ASEAN melalui Perwakilan di Jakarta
- Menlu Retno Tegaskan RI tak Gentar Hadapi Teror Israel di Markas UNIFIL Lebanon