JPNN.com 
PBB Gugat Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke Mahkamah Konstitusi
jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).
Menurut Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor, gugatan telah didaftarkan ke MK pada Jumat (25/3) kemarin.
Sebelumnya, anggota DPD RI juga mengajukan presidential threshold ke MK pada Kamis (24/3).
Afriansyah optimistis gugatan yang diajukan bakal membuahkan hasil.
“MK kan sempat bilang yang punya kepentingan hukum adalah parpol peserta pemilu."
"Nah, PBB kini hadir untuk menyambut panggilan konstitusional tersebut dan mengajukan gugatan demi memperjuangkan daulat rakyat,” ujar Afriansyah dalam keterangannya, Sabtu (26/3).
Pria yang akrab disapa Ferry ini menilai syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah hasil pemilu sebelumnya, tak sesuai dengan konstitusi.
Dia bahkan menyebut syarat tersebut telah menghilangkan hak konstitusional partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat syarat ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi.
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- MK Kabulkan Permohonan JR terkait Sanksi Pidana Bagi Pejabat Daerah, TNI, dan Polri
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan
