PBB Kecam Australia Atas Tingginya Jumlah Anak Aborigin di Penjara

Pemerintah Australia telah berupaya bergabung komisi itu untuk periode 2018-2020.

"Agar dapat menjadi anggota Komisi HAM, perlu mengatasi secara substansial isu-isu yang diusung masyarakat pribumi selama bertahun-tahun," katanya.

Tauli-Corpuz memuji tindakan Pemerintah Negara Bagian Victoria dan Australia Selatan untuk menjajaki adanya perjanjian dengan kelompok-kelompok Aborigin.

Dia mendesak Pemerintah Commonwealth untuk mengikuti hal itu, dan menyebutnya "salah satu komponen penting" rekonsiliasi.

"Perjanjian ini penting karena hal itu akan mengelaborasi lebih jauh berbagai aspek dari isu-isu yang mereka hadapi, apakah pendidikan, kesehatan, reparasi untuk ketidakadilan yang telah terjadi pada mereka," ujarnya.

Menteri Urusan Pribumi Nigel Scullion menyampaikan terima kasih atas temuan awal Tauli-Corpuz ini. Namun dia menyatakan laporan tersebut kurang mempertimbangkan banyak perkembangan positif dalam urusan prbimu.

"Sebagian besar Penduduk Pertama di Australia terlibat dalam komunitas mereka sama seperti warga masyarakat luas," kata Senator Scullion dalam sebuah pernyataan.

"Mereka memiliki pekerjaan, mereka masuk sekolah dan melakukan pelatihan lanjutan. Dan terlepas dari persepsi publik, tidak terlibat dengan sistem peradilan pidana," katanya.