PBB Kritik Pemberantasan Narkoba Penuh Darah ala Rodrigo Duterte

"Pemerintah juga semakin mengajukan tuntutan pidana, termasuk dengan menggunakan undang-undang kekuasaan khusus COVID-19, terhadap pengguna media sosial yang mengunggah konten yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah," tambah laporan itu.

Laporan itu akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Juni.

Pengacara dan aktivis membunyikan tanda bahaya atas RUU antiterorisme baru yang didorong oleh Duterte, dan memperingatkan ketentuan kejam dan sewenang-wenang yang dapat disalahgunakan untuk menargetkan para pencelanya.

Sebagian besar korban dalam perang narkoba adalah laki-laki muda miskin kota, menurut laporan PBB. Kerabat mereka menggambarkan "banyak halangan dalam mendokumentasikan kasus dan mengejar keadilan."

"Angka paling konservatif, berdasarkan data pemerintah, menunjukkan bahwa sejak Juli 2016, sebanyak 8.663 orang telah terbunuh---dengan perkiraan lain hingga tiga kali lipat dari jumlah itu," kata laporan itu.

PBB mengutip laporan tentang pembunuhan terkait narkoba yang meluas yang dilakukan oleh orang tak dikenal dan laporan pemerintah Filipina pada 2017 yang merujuk pada 16.355 kasus pembunuhan yang sedang diselidiki sebagai prestasi dalam perang narkoba.

Surat edaran polisi tahun 2016 meluncurkan kampanye menggunakan istilah "delegasi" dan "netralisasi" dari "kepribadian yang buruk."

"Bahasa yang tidak jelas dan tidak menyenangkan seperti itu, ditambah dengan dorongan verbal yang berulang-ulang oleh pejabat tertinggi negara untuk menggunakan kekuatan mematikan, mungkin telah membuat polisi berani memperlakukan surat edaran sebagai izin untuk membunuh," ujar PBB.