PBB Nilai Jokowi Pemimpin yang Gagal
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Sahar L.Hasan mengaku tidak kagum dengan popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.
Pasalnya, popularitas Jokowi tidak sejalan dengan yang dikerjakannya di lapangan. Bahkan ia menganggap Jokowi sebagai pemimpin yang gagal.
"Jokowi tidak mampu memimpin Jakarta bahkan masih gagal. Buktinya kemacetan dan banjir malah makin menjadi," kata Sahar kepada wartawan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta, Selasa, (11/2).
Hal ini disampaikannya menanggapi keputusan Mukernas II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu yang memasukkan Jokowi sebagai salah satu dari tokoh yang layak untuk diusung sebagai calon presiden (capres). Selain Jokowi, ada enam orang lagi yang masuk dalam radar PPP.
Sahar menilai, seorang capres harus dipilih berdasarkan rekam jejak dan bukan citranya di media. Karenanya, ia mengaku heran jika ada partai yang mencalonkan Jokowi sebagai presiden.
"Kita tak tertarik masukkan Jokowi ke bursa capres PBB," ujarnya.
Sahar pun menegaskan, sikap PBB terkait pencapresan sudah jelas. Berdasarkan keputusan Dewan Syuro, PBB hanya punya calon tunggal, yakni Ketua Majelis Syuro PBB, Yusril Ihza Mahendra.
"Kita sudah sepuluh kali pemilihan umum dan semua gagal presidennya. Milih capres jangan coba-coba. Harus yang berintegritas, jejak rekam dalam pemerintahan baik dan bisa memimpin," tegas Sahar. (dil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Sahar L.Hasan mengaku tidak kagum dengan popularitas dan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta
- Guru Supriyani Cabut Kesepakatan Damai dengan Aipda Wibowo Hasyim, Ini Bunyi Suratnya
- Kebakaran Rumah di Jakarta Utara, 4 Orang Meninggal Dunia
- Belasan Ribu Honorer Gagal PPPK 2024 Tahap 1, Tak Bisa Daftar Lagi, Terus Piye?
- Inilah Pengakuan Guru Honorer Supriyani di Persidangan, Mencabut Rumput
- 5 Berita Terpopuler: Ketum Honorer Minta Kebijakan 11.631 Pelamar PPPK yang Tertinggal, MenPAN-RB Beri Penegasan
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini