PBB Singgung HAM soal Hukuman Mati, Fahri Pilih Dukung Ketegasan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Joko Widodo untuk mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba. Menurutnya, dunia internasional perlu tahu bahwa Indonesia sangat serius dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Ini soal kejahatan, ada nyawa anak bangsa Indonesia yang dipertaruhkan serta harus dibayar juga dengan nyawa. Kalau dilihat data kematian terkait  narkoba, sangat mengerikan. Saatnya kita hormati putusan pemerintah sekaligus sinyal dari kita bahwa kita tidak main-main dengan narkoba,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (28/4).

Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini justru melontarkan kritik keras terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selalu menggunakan standar ganda untuk isu hak asasi manusia (HAM). Yang terakhir, Sekjen PBB Ban Ki-Moon juga meminta Indonesia menghentikan rencana eksekusi mati terhadap Bali Nine Cs.

"Jika giliran yang kena hukuman mati warga negara-negara maju, nyawanya seperti mahal betul. Tapi mana suara PBB ketika aktivis politik di Mesir di hukum mati? Mereka diam saja. Mana sikap PBB? Mana perlindungan terhadap aktivitas politik? Sudahlah, ini PBB omong kosong. Jangan ajari kami soal kemanusiaan,” tegasnya.

Karenanya Fahri juga meminta masyarakat untuk mengerti bahwa Indonesia tidak boleh mengorbankan rakyatnya sendiri hanya karena harus mendengarkan suara negara-negara lain. Sebab, bahaya narkoba merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri.

”Narkoba ini korbannya kehilangan nyawa dan itu bangsa Indonesia.Jadi harus dibayar juga dengan nyawa. Saatnya menghukum produsen dan distributor narkoba,” pungkasnya.(fas/jpnn)