PBHI Desak TNI Buka Dokumen Pemberhentian Prabowo ke Publik

jpnn.com - JAKARTA- Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga mengimbau masyarakat untuk dapat memanfaatkan waktu jelang Pilpres 9 Juli nanti dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam hal, memeriksa dengan cermat track record dari masing-masing pasangan yang bakal beradu ke Kursi RI1 dan RI2.

"Calon presiden dan wakilnya itu kan cuma dua. Ada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Itu berarti masyarakat tidak terlalu repot mencari dan menyelidiki latar belakang 4 sosok tersebut. Jika kita benar mendambakan perubahan ke arah Indonesia yang lebih baik, mari pergunakan waktu untuk memeriksa track record mereka," ujar Poltak kepada para awak media, Kamis (29/5).

Secara khusus, Poltak langsung meminta banyak pihak untuk memahami informasi seputar Prabowo, yang pernah disebut, dipecat dari institusinya yakni ABRI (TNI).

Untuk itu, dia meminta agar harapan publik mendapatkan informasi tersebut, perlu direspon oleh pihak TNI. “Adanya desakan dari publik kepada TNI untuk membuka dokumen pemecatan Prabowo, seharusnya ditanggapi positif oleh institusi TNI. Buka saja dokumen tersebut ke publik,” ujar Poltak.

Menurut Poltak, masyarakat punya hak mendapatkan informasi lengkap soal capres dan wakilnya. Dan itu berlaku buat TNI, untuk memberikan informasi yang dibutuhkan publik.

“Masyarakat perlu tahu, sebenarnya faktor apa yang mendasari Prabowo diberhentikan tidak hormat? Apakah itu soal penculikan? Atau soal rencana kudeta? Atau soal apa? Alasan dasar pemberhentian ini penting bagi publik. Karena ini menyangkut calon presiden," tutur Poltak.

"Jadi tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak membuka dokumen tersebut ke publik, kecuali TNI sekarang sudah ikut-ikutan berpolitik,” imbuhnya.

Poltak juga sedikit menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dianggapnya malas dan tidak profesional. KPU disebut enggan melakukan klarifikasi langsung dalam merespon tekanan yang mempertanyakan kinerja lembaga itu untuk mendalami dugaan adanya perbuatan tidak tercela dari para bakal capres.