PBHI Desak TNI Buka Dokumen Pemberhentian Prabowo ke Publik

Asosiasi Pengacara Pengawal Konstitusi (APPK), pernah mengirimkan surat kepada KPU yang memeringatkan pentingnya klarifikasi administratif dan faktual, atas para pasangan bakal capres-cawapres.
Menurut APPK, kewajiban KPU melakukan klarifikasi dimandatkan dalam pasal 17 ayat 2 Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014.
Berdasarkan pasal 5 huruf i Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan salah satu syarat calon presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
Bukan rahasia lagi, bakal capres Prabowo Subianto sudah dikabarkan pernah diberhentikan dari dinas kemiliterannya oleh institusi legal yakni DKP, yang dibentuk oleh Panglima ABRI/TNI.
Santer terdengar, alasan pemberhentian waktu itu adalah karena terbukti melakukan sebauh perbuatan yang diduga tercela di masa 1997-1998. (adk/jpnn)
JAKARTA- Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga mengimbau masyarakat untuk dapat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 4 Napi Dugem di Rutan Pekanbaru Dipindah ke Nusakambangan, 16 Sipir Diperiksa
- Menteri UMKM Maman Abdurrahman Jadi Calon Tunggal Ketum IKA Trisakti
- Peringatan Hari Kartini Momentum Meningkatkan Harkat dan Martabat Kaum Perempuan
- Jamin Keselamatan Kerja Buruh, Senator Filep: Percepat Revisi UU SJSN & Ratifikasi Konvensi ILO 102/1952
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Besok Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, Honorer Belum Bisa Cetak Kartu Ujian