PBHI Sebut Konsolidasi Mahasiswa Jakarta soal Pemakzulan Presiden Direpresi, Begini Kejadiannya
jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) yang tergabung dalam Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan dan Koalisi Kawal Pemilu Demokratis angkat bicara merespons tindakan represi terhadap mahasiswa di Kampus Universitas Trilogi Jakarta, Sabtu malam (3/1).
Sekjen PBHI selaku jubir koalisi masyarakat sipil, Gina Sabrina mengungkap bahwa pada Sabtu, 3 Februari 2024, sekitar pukul 23:06 WIB, konsolidasi mahasiswa Jakarta yang diadakan di dalam Kampus Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan, tiba-tiba didatangi oleh segerombolan orang tidak dikenal dengan berpakaian preman.
"Tanpa menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, mereka memaksa mahasiswa keluar dari kampus sembari mengancam supaya mahasiswa tidak membahas wacana aksi demonstrasi yang mendorong pemakzulan presiden," ujar Gina dikutip dari siaran pers, Minggu (4/2).
Selain itu, katanya, ada seorang mahasiswa yang ikut konsolidasi tersebut mengalami kekerasan berupa ditanduk di bagian kepalanya.
Koalisi menilai peristiwa tersebut bukan sekadar tindakan kriminal/premanisme biasa. Represi terhadap konsolidasi mahasiswa yang membahas wacana pemakzulan presiden tersebut harus dipandang sebagai tindakan yang sarat muatan kepentingan kekuasaan.
"Kuat dugaan bahwa tindakan ini didalangi atau setidak-tidaknya direstui oleh pihak yang berkepentingan," ujar Gina.
Dalam berbagai peristiwa, lanjutnya, represi yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap pihak lain justru terbukti bukan sekadar konflik horizontal semata, irisan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan kekuasaan sangat kental.
Menurut Gina, pengalaman pahit pascajajak pendapat di Timor-Timur dan Konflik Ambon menunjukkan kepada publik bahwa negara memiliki kemampuan merepresi warga untuk kepentingan tertentu.
PBHI ungkap konsolidasi mahasiswa bahas aksi demo pemakzulan presiden di Kampus Universitas Trilogi, Jaksel direpresi kelompok berpakaian preman.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Bonnie: Sensor Karya di Lukisan Yos Suprapto Bisa jadi Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo
- INSPIRA Sebut Kapolri Sigit Bawa Perubahan di Polri
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028