PBNU Bersikap Tegas Soal Politik Identitas

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras segala bentuk politik identitas.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dalam Launching Press Conference Religion Forum (R20) International Summit of Religious Leaders di The Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (7/9).
Menurut dia, NU sendiri dilarang untuk menjadi firqoh atau kelompok identitas.
"Kami menolak politik identitas apapun. Apakah itu identitas etnik, ataupun identitas agama. Tidak boleh ada politik identitas. Kami menolak itu," ucap Gus Yahya.
Dia menyebutkan pendekatan tanpa memandang politik identitas itu menjadi cara NU dalam menyelesaikan masalah.
Gus Yahya juga mengingatkan umat muslim lainnya agar tidak menciptakan permusuhan dengan kelompok muslim mana pun, termasuk wahabi maupun kelompok yang dianggap radikal.
"Ya, sama Yahudi saja saya santai bisa melakukan kontak, kok, masa sesama muslim tidak bisa," dia melanjutkan.
"Terkait kelompok-kelompok radikal kami tidak mau engage mereka dengan perspektif permusuhan. Tidak. Ini cara untuk bisa hidup berdampingan dengan damai," kata Gus Yahya.
Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf menyatakan pihaknya dengan tegas menolak politik identitas
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Kapolri dan Ketua PBNU Membahas Keberagaman dan Isu Kekerasan di Lingkungan Pendidikan
- Kerja Sama Polri-PBNU Dinilai Efektif Kurangi Kekerasan di Pesantren
- Prabowo Kembali Ingatkan Bawahannya, 5 Tahun Enggak Usah ke Luar Negeri
- Kapolri: Polri dan NU Berkolaborasi untuk Menjaga Keamanan Nasional
- Peringatan Keras Presiden Prabowo untuk Bawahannya, Heemm