PBNU Dukung SBY Usulkan Antipenistaan Agama ke PBB

Selain itu lanjutnya, juga harus dipertegas kewenangan negara untuk mengambil tindakan atas setiap karya yang menistakan agama. Dengan begitu tidak akan terjadi lagi ada negara yang tidak bisa berbuat apa-apa, sementara ekses karya itu sudah membawa kerusakan yang luar biasa.

"Jadi, apapun hasilnya, Presiden SBY harus menyampaikan usul itu di depan sidang umum PBB. Sebab, ini akan menjadi awal perjuangan panjang. Jangankan protokol antipenistaan agama, protokol Kyoto yang mengatur pemeliharaan lingkungan hidup saja masih ditolak oleh negara superpower tertentu," imbuh bekas Ketua Umum GP Ansor ini.

Dikatakan, kalau Presiden SBY menyampaikan hal ini di PBB, pasti akan memperoleh simpati luas dari masyarakat Indonesia serta masyarakat internasional yang mencintai dan mengharmoni perdamaian dunia. (fas/jpnn)