PBNU Gelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban, Bahas Urgensi Piagam PBB dalam Islam

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (6/2)

Kepala Divisi Strategi Komunikasi dan Media Muktamar Internasional Fikih Peradaban Ishaq Zubaedi Raqib menjelaskan salah satu tema penting yang dibahas adalah pandangan hukum Islam terhadap Piagam PBB.

Menurutnya, pembahasan ini memiliki nilai kebaruan yang sangat penting untuk memperkuat legitimasi PBB sebagai institusi penting dalam menjaga keutuhan negara bangsa modern saat ini.

"Para ulama akan menyampaikan argumentasi fiqhiyah bahwa Piagam dan keputusan-keputusan PBB ini bisa menjadi rujukan otoritatif dan mendapat legitimasi dari ortodoksi yang tersedia dalam Islam," kata Ishaq dalam keterangannya, Kamis (26/1).

Sebab, lanjutnya, Piagam PBB merupakan salah satu hal yang menjadi kesepakatan para pemimpin negara untuk menghentikan Perang Dunia II.

"Para pemimpin negara menandatangani Piagam PBB tersebut untuk tidak lagi berperang. Ini demi keberlangsungan hidup bersama yang nyaman, aman dan bebas dari ancaman negara dan bangsa lain," lanjutnya.

Namun, kata Ishaq, belum tersedia legitimasi fiqhiyah atas Piagam PBB tersebut. Atas dasar itu, PBNU berinisiatif untuk mengajak para ulama dari berbagai negara untuk bersama-sama memikirkannya.

Menurutnya, dengan adanya legitimasi berdasarkan hukum Islam, Piagam PBB akan memiliki kekuatan sebagai bagian tak terpisahkan dari perspektif agama Islam itu sendiri.