PBNU Sebut Ditjend Pajak Belum Serius Lakukan Pembenahan

Dengan masih banyaknya pengungkapan kasus korupsi di Ditjen Pajak ini, maka PBNU akan mengkaji dan mempertimbangkan mengenai kemungkinan hilangnya kewajiban warga negara membayar pajak ketika pemerintah tidak dapat melaksanakan rekomendasi tersebut.

 

"Delapan bulan sudah rekomendasi Munas dan Konbes NU soal pajak itu diberikan kepada Presiden, dan kami masih mencermatinya," tandas Sulton.

 

Sulton menambahkan kembali adanya penangkapan terhadap oknum penyidik pajak akan menjadi catatan tersendiri. "Pajak itu dana Allah untuk rakyat, bukan untuk oknum. Tentu kasus yang masih terus terulang ini jadi agenda penting bagi PBNU untuk terus mencermatinya," pungkasnya.(fat/jpnn)