PBNU Tak Rela Hanya Nuh yang Disalahkan

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak seluruh pihak terkait ikut bertanggung jawab atas terjadinya penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA dan sederajat di 11 provinsi di wilayah Indonesia tengah.

 

Sekretaris Jenderal PBNU H. Marsudi Syuhud, mengatakan keterlambatan pelaksanaan UN adalah tanggung jawab bersama, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pelaksana, percetakan sebagai rekanan pengadaan, maupun kalangan DPR yang menjadi pengawas dan pemberi persetujuan anggaran.

 

"Tidak bisa kalau hanya percetakan dan Kementerian Pendidikan saja yang disalahkan. DPR juga harus ikut bertanggung jawab," tegas Marsudi di Jakarta, Selasa (16/4).

 

Marsudi menambahkan, informasi yang diperoleh pihaknya menyebut persetujuan pencairan anggaran pengadaan soal UN baru dikeluarkan oleh DPR tanggal 20 Maret 2013, atau 25 hari jelang UN dilaksanakan.