PCR jadi Syarat Penerbangan, Wakil Ketua BURT DPR: Jangan Melahirkan Polemik Baru
![PCR jadi Syarat Penerbangan, Wakil Ketua BURT DPR: Jangan Melahirkan Polemik Baru](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/11/03/novita-wijayanti-foto-boy-muhamadjpnncom.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Novita Wijayanti mempertanyakan landasan aturan penumpang pesawat yang diwajibkan menunjukkan tes PCR yang muncul di Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021.
"Ini perlu diperjelas landasan aturan ini lahir kenapa? Apakah Kementerian Dalam Negeri sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. Ini hasil Satgas Covid atau bagaimana? Jangan kemudian melahirkan polemik baru," kata Novita Wijayanti, Senin (25/10).
Politisi Gerinda itu mengungkapkan keprihatinannya terhadap sektor penerbangan yang paling keras mendapat hantaman akibat pandemi Covid-19.
Menurutnya, semua lini mulai dari pengurangan karyawan maskapai dan petugas bandara, belum lagi UMKM dan jasa travel yang gulung tikar.
"Ini juga termasuk imbasnya kepada daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata seperti Bali dan Lombok," beber anggota Komisi V DPR itu.
Saat pandemi mulai terkendali, dia mulai senang melihat laporan Kemenhub, terutama pada sektor penerbangan.
Karena itu, saat Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali dengan memunculkan aturan yang memberatkan bagi industri penerbangan, Novita Wijayanti mempersoalkannya.
Dia menegaskan kementerian harus bisa melihat secara holistik ketika membuat kebijakan.
Wakil Ketua BURT DPR Novita Wijayanti meminta agar Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 harus dievaluasi
- Hadir di INACRAFT 2025, BUMN Mendorong UMKM Naik Kelas, Memajukan Ekonomi Kreatif
- Bank Jago Beri Kiat untuk Pelaku Usaha Mengelola Keuangan di Bulan Ramadan
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?
- Bank Mandiri Menaikkelaskan Pelaku UMKM Lewat uRBan Festival 2024
- Vonis Harvey Moeis Diperberat, Komisi III DPR: Ini Tamparan untuk Kejaksaan