PD Ingatkan Tif Jangan Dikte Publik

JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, agar tidak mengeluarkan aturan yang materinya terlalu mengatur publik. Materi di Rancangan Peraturan Menteri (RPM) konten multimedia misalnya, menurut Hayono, jelas sekali berupaya mengatur-atur aktiftas publik.

Tif, panggilan Tifatul, juga diingatkan agar sebelum mengeluarkan rencana kebijakan, ditimbang-timbang terlebih dahulu dampak positif dan negatifnya. Apabila lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya, maka kebijakan itu harus dibatalkan. RPM konten multimedia, kata Hayono, lebih banyak mudharatnya karena bakal bertabrakan dengan sejumlah Undang-undang.

Mengenai informatika, kata Hayono, sudah diatur UU IT. Mengenai materi penyiaran sudah ada UU pers, dan mengenai pornograsi juga sudah ada UU tentang pornografi. Jika RPM konten media diterbitkan, maka publik akan terusik. "Biarlah publik mengatur dirinya sendiri. Biarlah publik mendewasakan dirinya sendiri. Contohnya para blogger. Mereka sudah membentuk komunitas yang ini menunjukan bahwa mereka mampu mengatur dirinya sendiri," ujar Hayono Isman saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (20/2).

Dengan lugas, Hayono meminta agar Tif mencabut saja RMP kontroversial itu. Menteri dari PKS itu disarankan tidak perlu malu mencabut suatu rencana kebijakan yang memang sudah jelas keliru. (sam/jpnn)